Ringkasan: Pada 24 Juni 2026, Kepala BPOM menyatakan bahwa program keamanan pangan Desa Pangan Aman akan diperluas ke destinasi wisata, sejalan dengan kerja sama bersama Kementerian Pariwisata. Indonesia memiliki sekitar 6.261 desa wisata, dan 4.880 di antaranya masih berstatus rintisan. Artinya, sebagian besar desa wisata masih bisa membangun standar keamanan pangan sejak awal, bukan memperbaikinya belakangan.
Kalau Anda mengelola homestay, warung desa, atau kelompok UMKM kuliner di kawasan wisata, kabar ini menyangkut dapur Anda secara langsung. Panduan ini merangkum apa yang sudah resmi diumumkan, apa yang belum, dan apa yang bisa dipersiapkan sekarang.
Apa itu BPOM dan Kemenpar Padukan Desa Pangan Aman dengan Desa Wisata?
Ini adalah arah kerja sama antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar). BPOM membawa program Desa Pangan Aman, yaitu pembinaan keamanan pangan berbasis desa. Kemenpar membawa jaringan desa wisata. Tujuannya: produk pangan dan kuliner di destinasi wisata desa aman, bermutu, dan bernilai ekonomi.
Catatan status: menurut pemberitaan BPOM dan Koran Jakarta pada 24 Juni 2026, ini masih berupa komitmen dan rencana perluasan pendampingan. Dalam sumber yang saya telaah, belum ada peraturan bersama baru yang mengatur mekanismenya. Pantau situs resmi BPOM dan Kemenpar untuk pedoman teknis.
Mengapa Penggabungan Ini Penting di 2026?
Wisatawan di desa hampir selalu makan di desa. Mereka mencicipi jajanan pasar, minum jamu, atau sarapan di homestay. Satu kasus keracunan bisa merusak reputasi seluruh destinasi, bukan hanya satu warung.
Skalanya besar. Kepala BPOM Taruna Ikrar menyebut Indonesia memiliki sekitar 6.261 desa wisata: 36 mandiri, 330 maju, 1.015 berkembang, dan 4.880 rintisan (BPOM, 24 Juni 2026). Dalam pernyataan yang sama, ia menegaskan bahwa desa wisata bisa menjadi pusat produksi jamu, herbal, dan pangan lokal yang aman.
Program Desa Pangan Aman juga bukan program baru. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyebut program berbasis masyarakat ini sudah berjalan sejak 2014 (ANTARA). Artinya, BPOM punya pengalaman bertahun-tahun, kader terlatih, dan model desa percontohan yang bisa ditiru.
Ada bukti manfaat ekonomi dari BPOM sendiri. Analisis biaya manfaat di 105 desa pada 34 provinsi menunjukkan penghematan Rp72,94 miliar dari berkurangnya kejadian diare akibat pangan tidak aman (BPOM, Oktober 2024). Angka ini hasil analisis BPOM, jadi perlakukan sebagai klaim program, bukan audit independen.
Rangkuman Data Resmi yang Perlu Anda Ketahui
Seluruh angka di bawah berasal dari sumber publik. Tidak ada data internal yang dipasok untuk artikel ini.
| Metrik | Nilai | Sumber | Periode |
| Jumlah desa wisata (versi BPOM) | ±6.261 (36 mandiri, 330 maju, 1.015 berkembang, 4.880 rintisan) | BPOM / Koran Jakarta | Juni 2026 |
| Desa dan kampung wisata rintisan yang dikembangkan Kemenpar | 6.152 | Kemenpar via Good News from Indonesia | Pernyataan sebelum 2026 |
| Kader keamanan pangan terlatih BPOM | 16.843 | BPOM | Oktober 2024 |
| Penghematan akibat berkurangnya diare (105 desa, 34 provinsi) | Rp72,94 miliar | BPOM | Oktober 2024 |
| MoU BPOM dan Kemendes PDT | Ditandatangani 27 Februari 2025 | BPOM | Februari 2025 |
Dua angka desa wisata (6.261 dan 6.152) berbeda karena berasal dari dua pihak dan waktu berbeda. Yang pertama menghitung semua kategori. Yang kedua hanya desa rintisan versi Kemenpar. Jangan menjumlahkannya.
7 Titik Temu Program BPOM dan Kemenpar di Desa Wisata
Berikut tujuh irisan program yang paling relevan, berdasarkan pernyataan resmi yang tersedia.
- Pendampingan UMKM herbal dan jamu. BPOM menyatakan siap mendampingi agar produk memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat (BPOM, 24 Juni 2026).
- Desa Pangan Aman di destinasi wisata. BPOM akan mendorong program ini diperluas ke berbagai destinasi wisata.
- KKN Tematik Keamanan Pangan. Mahasiswa dilibatkan di destinasi wisata sebagai tenaga pendamping.
- Desa Wisata Jamu. Program ini sudah berjalan lewat sinergi BPOM dan Kemendes PDT, berdasarkan MoU 2023 yang dilanjutkan pada Februari 2025.
- Kader keamanan pangan desa. Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 menyebut desa atau kelurahan memiliki kader keamanan pangan sebagai salah satu keluaran program.
- Penguatan daya saing produk pangan lokal. Tujuan ini tercantum dalam peraturan yang sama.
- Pasar dan jajanan aman berbasis komunitas. Program turunan BPOM ini berjalan berdampingan dengan Desa Pangan Aman, menurut keterangan Balai POM Sofifi.
Contoh Nyata: Desa yang Sudah Menjalankannya
Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta. Desa ini meraih Juara 1 Lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional pada 2021. Warganya menerapkan keamanan pangan dari hulu ke hilir secara mandiri. Pada 14 Oktober 2024, Kepala BPOM dan Menteri Kesehatan meluncurkan sinergi Program Desa Pangan Aman dengan program makanan tambahan berbahan pangan lokal di Kampoeng Mataraman, Panggungharjo. Desa ini memiliki Rumah Produk Komunitas yang menjadi tempat usaha desa.
Nagari Cupak, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. Desa ini menerima penghargaan pemenang pertama nasional Desa Pangan Aman dari BPOM pada 2016. Saat itu program dikenal sebagai Gerakan Keamanan Pangan Desa. BPOM menyebut tujuannya memperkuat ekonomi desa lewat keamanan pangan dan daya saing usaha pangan desa.
Kedua contoh menunjukkan pola yang sama: keamanan pangan dikelola warga sendiri, lalu menjadi nilai tambah ekonomi.
Cara Menyiapkan Desa Wisata Anda — Langkah demi Langkah
Penting: langkah di bawah adalah saran praktis penulis berdasarkan tujuan program yang dipublikasikan. Ini bukan prosedur resmi gabungan BPOM–Kemenpar, karena prosedur itu belum diumumkan. Tahapan resmi Desa Pangan Aman diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022, dan sebaiknya dibaca langsung.
Cara menyiapkan desa wisata agar siap masuk program: 1) petakan usaha pangan, 2) bentuk kader, 3) hubungi Balai POM, 4) rapikan produk unggulan, 5) dokumentasikan praktik.
- Petakan semua usaha pangan di desa. Catat warung, homestay yang menyajikan makan, produsen jajanan, dan pembuat jamu atau herbal.
- Tunjuk calon kader keamanan pangan. Peraturan BPOM 4/2022 menyebut kader sebagai salah satu keluaran program, jadi desa yang sudah punya orangnya akan lebih siap.
- Hubungi Balai atau Loka POM setempat. Tanyakan jadwal pendampingan dan apakah desa Anda sudah masuk program Desa Pangan Aman.
- Koordinasikan dengan dinas pariwisata dan pengelola desa wisata. Kemenpar berencana merumuskan standardisasi desa wisata bersama Komisi VII DPR, menurut Deputi Kemenpar Hariyanto. Ikuti perkembangannya.
- Pilih 2–3 produk unggulan untuk dibina lebih dulu. Pendampingan bertahap lebih realistis daripada membenahi semua usaha sekaligus.
- Dokumentasikan praktik keamanan pangan. Foto, catatan pelatihan, dan hasil pembinaan berguna sebagai bukti saat mengajukan kerja sama atau mengikuti lomba.
Tantangan yang Perlu Diwaspadai
Kolaborasi ini belum tentu mulus. Dua hal tercatat dalam sumber publik.
Pertama, soal pendanaan. Hariyanto dari Kemenpar menyebut Dana Alokasi Khusus untuk desa wisata rintisan tidak dialokasikan pada tahun berjalan akibat efisiensi anggaran. Ia berharap DAK 2026 kembali ada.
Kedua, soal pengawasan. Pada 23 Januari 2026, anggota Komisi VII DPR menyampaikan bahwa peran Kemenpar dalam mengawal program desa wisata belum terlihat jelas, menurut laporan ANTARA.
Implikasinya: jangan menunggu bantuan penuh dari pusat. Desa yang bergerak lebih dulu, dengan kader dan praktik yang terdokumentasi, punya posisi tawar lebih baik.
FAQ — BPOM dan Kemenpar Padukan Desa Pangan Aman dengan Desa Wisata
Apa itu BPOM dan Kemenpar Padukan Desa Pangan Aman dengan Desa Wisata?
Ini adalah rencana kerja sama BPOM dan Kementerian Pariwisata untuk membawa program Desa Pangan Aman ke destinasi desa wisata. Fokusnya pendampingan UMKM pangan dan herbal agar produknya aman, bermutu, dan bernilai ekonomi. Per Juni 2026, program ini masih berupa komitmen dan perluasan pendampingan.
Bagaimana cara memulai?
Cara memulai: 1) petakan usaha pangan desa, 2) siapkan calon kader keamanan pangan, 3) hubungi Balai atau Loka POM setempat, 4) koordinasikan dengan dinas pariwisata, 5) dokumentasikan praktik keamanan pangan. Ini saran praktis, bukan prosedur resmi gabungan.
Berapa biaya mengikuti program ini?
Dalam sumber yang saya telaah, belum ada informasi biaya atau tarif resmi untuk keikutsertaan. Pendampingan BPOM disebut sebagai bagian dari program pemerintah. Konfirmasikan ke Balai POM setempat.
Berapa jumlah desa wisata di Indonesia?
Menurut Kepala BPOM pada Juni 2026, sekitar 6.261 desa wisata, dengan 4.880 di antaranya rintisan. Kemenpar menyebut angka 6.152 untuk desa dan kampung wisata rintisan yang sedang dikembangkan. Perbedaan ini karena cakupan dan waktu pernyataan berbeda.
Sumber
- BPOM, “BPOM dan Kementerian Pariwisata Sepakat Dorong Pengembangan Health Tourism Nasional” (pom.go.id)
- Koran Jakarta, “BPOM dan Kemenpar Dorong Pariwisata Berbasis Kesehatan”, 24 Juni 2026
- BPOM, “Kolaborasi BPOM dan Kemendes PDT…”, Februari 2025 (pom.go.id)
- BPOM, “BPOM dan Kemenkes Sinergikan Program Pangan Aman Tingkatkan Gizi Masyarakat”, Oktober 2024 (pom.go.id)
- BPOM, “Roy Sparringa Kunjungi Pemenang Nasional Desa Pangan Aman Solok”, 2016 (pom.go.id)
- Peraturan BPOM Nomor 4 Tahun 2022 tentang Program Desa dan Kelurahan Pangan Aman (peraturan.bpk.go.id)
- Good News from Indonesia, “6.152 desa dan kampung digenjot jadi desa wisata berkelanjutan”
- ANTARA, “DPR harap Kemenpar kawal program pokok di desa wisata”, 23 Januari 2026
- ANTARA, “Pemkot Tikep kembangkan program prioritas pangan jajanan”
Ditulis oleh Tim Redaksi appletonsfarmhousebandb.